Berita  

Gelar Kunjungan ke Denpasar, Komisi X DPR RI Tekankan Diversifikasi dan Penguatan Kompetensi

Soroti Dunia Pendidikan, Komisi X DPR RI Gelar Kunjungan ke Denpasar
Soroti Dunia Pendidikan, Komisi X DPR RI Gelar Kunjungan ke Denpasar

Tutwuri.id – Dalam lawatanya ke Denpasar, Komisi X DPR RI juga menyambangi SMKN 5 Denpasar, dalam kunjungan tersebut ketua tim kunker Dede Yusuf Macan Effendi menekankan untuk segera melakukan diversifikasi serta menguatkan kompetensi lulusan vokasi.

Lebih lanjut, Dede menegaskan bahwa hal ini penting guna antisipasi terhadap kebutuhan industri, dunia usaha, dan dunia kerja (IDUKA) yang makin beragam; serta bentuk adaptasi atas situasi dunia yang tidak terduga seperti pandemi Covid-19.

“Saya titip dua hal, yaitu diversifikasi dan (penguatan kompetensi lulusan),” tegas Dede pada kunjungannya ke SMKN 5 Denpasar, Bali, Selasa (21/12).

Baca Juga: Lakukan Kunjungan ke Tsukuba University, Atdikbud Tokyo Tawarkan Kerjasama Akademik

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) daring, diversifikasi adalah penganekaan usaha untuk menghindari ketergantungan pada ketunggalan kegiatan, produk, jasa, atau investasi. Menurut Dede, Bali dan beberapa wilayah lain yang pendapatan daerahnya sebagian besar mengandalkan sektor pariwisata, terlambat melakukan diversifikasi tersebut.

“Sehingga ketika pandemi, ingin mengubah ke sektor industri lainnya, telat,” ungkapnya.

Bali adalah wilayah yang menonjol di sektor pariwisata. Tercatat, dari 187 SMK negeri dan swasta yang ada di Bali, 80 persennya memiliki jurusan pariwisata. Dede Yusuf menilai, sektor pendidikan yang mempertimbangkan keunggulan daerah ini, sudah relevan. Namun, untuk memperkuat eksistensi lulusannya, satuan pendidikan vokasi harus terus menyeimbangkan strategi dengan perkembangan zaman. Terlebih saat ini, status Indonesia dan dunia yang masih berjuang memulihkan perekonomian.

“Kebijakan pemerintah tentang SMK salah satu hasilnya (output) yang dinilai adalah kompetensi lulusan. Saya yakin, di sini lulusan pariwisata akan lebih terserap karena spesifik sesuai dengan IDUKA,” tutur Dede.

Komisi X DPR RI mendorong Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui program SMK Pusat Keunggulan untuk terus menggali dan mengembangkan pembelajaran. Dengan demikian diharapkan lulusan SMK memiliki keunggulan lain yang spesifik.

“Kami mendukung SMK Pusat Keunggulan termasuk dari anggaran untuk ini kita sepakat ditambah. Kami juga meminta Kemendikbudristek untuk terus meningkatkan kompetensi lulusan yang terkait dengan budaya layanan,” terang Dede.

Baca Juga: Dok Dok, Kemendikbud Ristek Rilis Aturan Jadwal Libur Sekolah Saat Natal 2021 dan Tahun Baru 2022

Dalam laporannya, Kepala SMKN 5, I Made Buda Astika menjelaskan, sekolah yang ia pimpin terdiri dari jurusan perhotelan, usaha layanan wisata, kuliner, dan seni pertunjukan. Terdapat 2.135 siswa yang belajar di SMK yang telah berdiri sejak tahun 1934 itu. Lulusan dari SMK ini sebagian besar langsung berwirausaha, bekerja di industri dan dunia kerja. Sisanya melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

“Kami memiliki enam kelas industri, di mana siswa dan guru belajar secara total di industri agar budaya kerja industri melekat dalam diri siswa kita,” ujar Made.

Sebelum mengakhiri, Dede Yusuf berpesan agar lulusan SMK tidak hanya mengejar upah minimin regional (UMR) saja. Sebab, yang utama, hasil dari SMK adalah lulusan yang kompeten.

“Jangan merasa cukup jadi buruh dengan UMR yang sudah tinggi. Lulusan SMK harus terus membangun jejaring (networking), penguatan karakter (entrepreneurship), IT, serta kompetensi lain sesuai peradaban zaman. Jika ingin menjadi seniman, jadilah seniman Bali yang berkarakter dan mendunia. Belajar dan bekerjalah untuk menjadi SDM yang unggul di 2045,” pungkas Dede.

Turut hadir dari Komisi X DPR RI, yaitu: Wakil Ketua Komisi X, Hetifah Sjaifudian; Anggota Komisi X, Ledia Hanifa dan Adrianus Asia Sidot. Sementara itu, dari Kemendikbudristek yang hadir mendampingi kunker adalah Kepala Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, I Made Geria; serta Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat (BKHM), Sekretariat Jenderal.

Tinggalkan Balasan